Friday, April 10, 2009

Dana Masyarakat Di Bank Belum Terimbas Krisis

JAKARTA -- Krisis perekonomian global ternyata belum berpengaruh pada jumlah dana masyarakat yang disimpan di perbankan. Hingga akhir kuartal I 2009, dana pihak ketiga (DPK) masyarakat yang disimpan di bank tercatat masih tumbuh sebesar 19,8 persen.

"Kondisi likuiditas perbankan juga mengalami peningkatan sejalan dengan tingginya peningkatan Dana Pihak Ketiga (DPK) sebesar 19,8 persen," demikian tertulis dalam Laporan Kebijakan Moneter Bank Indonesia yang dikutip, Jumat (10/4).

Berdasarkan data yang dikutip dari situs BI, pada akhir Desember 2008 dana masyarakat yang dihimpun di bank tercatat Rp 1.775 triliun. Jumlah ini meningkat menjadi Rp 2.130 triliun di akhir kuartal I 2009.

JAKARTA -- Krisis perekonomian global ternyata belum berpengaruh pada jumlah dana masyarakat yang disimpan di perbankan. Hingga akhir kuartal I 2009, dana pihak ketiga (DPK) masyarakat yang disimpan di bank tercatat masih tumbuh sebesar 19,8 persen.

Bahkan BI memperkirakan sepanjang tahun ini, jumlah DPK perbankan nasional masih akan tumbuh 12,6 persen atau sekitar Rp 220,2 triliun. Kenaikan DPK di tahun ini diroyeksikan tetap didominasi oleh deposito dibanding tabungan dan giro.

Meskipun kondisi likuiditas telah membaik, namun hal ini belum tecermin pada pertumbuhan kredit yang pada kuartal I 2009 ini diakui BI masih melambat. Tren perlambatan pertumbuhan kredit masih berlangsung terkait dengan sikap kehati-hatian perbankan dalam kondisi ketidakpastian terhadap prospek ekonomi.

Deputi Gubernur BI Muliaman D Hadad mengatakan rencana bisnis bank di 2009 belum berubah, yakni kredit dapat tumbuh sebesar 15,4 persen. Secara nominal pertumbuhan kredit lebih kecil dibanding pertumbuhan DPK yaitu sebesar Rp 202 triliun.

"Dari analisis BI, ada beberapa sektor yang masih punya harapan positif, diantaranya pertanian, selain itu fokus bank untuk memberikan kredit ke UMKM juga terus kita fasilitasi," kata dia beberapa waktu lalu.

Secara sektoral, pertumbuhan kredit tertinggi akan disalurkan ke sektor konsumsi, diikuti sektor jasa, perdagangan, dan pertanian.

Untuk indikator utama perbankan seperti rasio kecukupan modal atau (capital adequacy ratio/CAR) di 2009 diproyeksikan masih akan sekitar 15 persen.

Untuk menjaga stabilitas sistem keuangan dan perbankan ke depan, BI secara periodik akan melakukan serangkaian monitoring lebih ketat terhadap kualitas perkreditan bank, khususnya terhadap bank-bank menengah dan kecil yang berpotensi menghadapi masalah likuiditas.

Di samping itu, BI menyatakan upaya meningkatkan kehati-hatian industri perbankan dalam melewati krisis global.una/kem

Hasil Pemilu Legislatif 2009 (Pengumuman Resmi & Quick Count Hasil Penghitungan Suara)

2009 April 9

by M Shodiq Mustika

Laporan “Hasil Pemilu Legislatif 2009″ ini akan terus di-update mengikuti perkembangan hasil penghitungan suara berdasarkan pengumuman resmi dari KPU (Komisi Pemilihan Umum) dan quick count dari lembaga-lembaga survei. Silakan nanti kembali lagi ke sini untuk mengikuti perkembangannya.

update 10 April 2009 pukul 06:40

Perhitungan Quick Count

Ranking Penyelenggara Survei
LSI (1) LSN LSI (2) CIRUS
1 Demokrat 20,46% Demokrat 20,22% Demokrat 20,34% Demokrat 20,61%
2 PDIP 14,41% Golkar 14,79% Golkar 14,85% Golkar 14,57%
3 Golkar 13,98% PDIP 13,98% PDIP 14,07% PDIP 14,26%
4 PKS 7,84% PKS 7,37% PKS 7,82% PKS 7,45%
5 PAN 5,74% Gerindra 6,51% PAN 6,07% PAN 5,8%
6 PPP 5,23% PPPP 5,33% PPP 5,29% PKB 5,63%
7 PKB 5,18% PAN 4,97% PKB 5,20% PPP 5,31%
8 Gerindra 4,59% PKB 4,62% Gerindra 4,20% Gerindra 4,27%
9 Hanura 3,72% Hanura 3,43% Hanura 3,49% Hanura 3,5%
10 PKNU 1,45% PKNU 1,85% PBB 1,65% PKNU 1,56%
11

PBB 1,83% PKPB 1,55%

12

PKPB 1,36% PKNU 1,37%

13

PDS 1,19% PDS 1,31%

14

PBR 1,07% PBR 1,29%

15

PDP 1,03% PPRN 1,14%

16

PPRN 0,85% PKP 0,99%

17

PDK 0,72% PDP 0,84%

18

PPPI 0,65% Barnas 0,81%

19

Patriot 0,65% PPPI 0,69%

20

PKPI 0,62% PRN 0,64%

21

RepublikaN 0,59% PPD 0,63%

22

Barnas 0,52% PDK 0,59%

23

PNBK 0,52% Patriot 0,57%

24

PPD 0,5% PNBK 0,49%

25

PKDI 0,48% Pakar Pangan 0,44%

26

PMB 0,46% P Kedaulatan 0,41%

27

PIS 0,4% Pelopor 0,40%

28

P Kedaulatan 0,39% PMB 0,35%

29

PPI 0,38% PKDI 0,35%

30

PNI Marhaen 0,38% PNI Marhaen 0,34%

31

Pakar Pangan 0,35% PPI 0,34%

32

Partai Buruh 0,33% PIB 0,29%

33

PIB 0,32% PIS 0,29%

34

PPDI 0,31% PPDI 0,23%

35

Pelopor 0,3% Partai Buruh 0,22%

36

Partai Merdeka 0,26% Partai Merdeka 0,17%

37

PSI 0,25% PSI 0,17%

38

PPNUI 0,24% PPNUI 0,13%

Keterangan:

LSI (1): Lembaga Survei Indonesia
LSN : Lembaga Survei Nasional
LSI (2) : Lingkaran Survei Indonesia
CIRUS : CIRUS Surveyors Group
——————————————–

Hasil Perhitungan Sementara Pemilu 2009

Berdasarkan Perhitungan Quick Count Lingkaran Survei Indonesia
Data Perhitungan Mencapai 95,95%:

hasil quick count pemilu legislatif 2009

—————————————–
Jadwal Penetapan Hasil (Final) Pemilu 2009:

  1. KPU Kabupaten/Kota Menetapkan hasil pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota. 19 April 2009
  2. KPU Provinsi Menetapkan hasil pemilu anggota DPRD Provinsi. 24 April 2009
  3. KPU Menetapkan hasil pemilu DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota secara nasional. 9 Mei 2009
  4. Peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perhitungan perolehan suara oleh KPU kepada MK paling lama 3×24 jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU. 10-12 Mei 2009

from shodiq.com

Konverjensi ke IFRS di Indonesia

Indonesia saat ini belum mewajibkan bagi perusahaan-perusahaan di Indonesia menggunakan IFRS melainkan masih mengacu kepada standar akuntansi keuangan lokal. Dewan Pengurus Nasional IAI bersama-sama dengan Dewan Konsultatif SAK dan Dewan SAK merencanakan tahun 2012 akan menerapkan standar akuntansi yang mendekati konvergensi penuh kepada IFRS.

Dari data-data di atas kebutuhan Indonesia untuk turut serta melakukan program konverjensi tampaknya sudah menjadi keharusan jika kita tidak ingin tertinggal. Sehingga, dalam perkembangan penyusunan standar akuntansi di Indonesia oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) tidak dapat terlepas dari perkembangan penyusunan standar akuntansi internasional yang dilakukan oleh International Accounting Standards Board (IASB). Standar akuntansi keuangan nasional saat ini sedang dalam proses secara bertahap menuju konverjensi secara penuh dengan International Financial Reporting Standards yang dikeluarkan oleh IASB. Adapun posisi IFRS/IAS yang sudah diadopsi hingga saat ini dan akan diadopsi pada tahun 2009 dan 2010 adalah seperti yang tercantum dalam daftar- daftar berikut ini.

Tabel 1:
IFRS/IAS yang Telah Diadopsi ke dalam PSAK hingga 31 Desember 2008
1. IAS 2 Inventories
2. IAS 10 Events after balance sheet date
3. IAS 11 Construction contracts
4. IAS 16 Property, plant and equipment
5. IAS 17 Leases
6. IAS 18 Revenues
7. IAS 19 Employee benefits
8. IAS 23 Borrowing costs
9. IAS 32 Financial instruments: presentation
10. IAS 39 Financial instruments: recognition and measurement
11. IAS 40 Investment propert

Tabel 2:
IFRS/IAS yang Akan Diadopsi ke dalam PSAK pada Tahun 2009
1. IFRS 2 Share-based payment
2. IFRS 4 Insurance contracts
3. IFRS 5 Non-current assets held for sale and discontinued operations
4. IFRS 6 Exploration for and evaluation of mineral resources
5. IFRS 7 Financial instruments: disclosures
6. IAS 1 Presentation of financial statements
7. IAS 27 Consolidated and separate financial statements
8. IAS 28 Investments in associates
9. IFRS 3 Business combination
10. IFRS 8 Segment reporting
11. IAS 8 Accounting policies, changes in accounting estimates and errors
12. IAS 12 Income taxes
13. IAS 21 The effects of changes in foreign exchange rates
14. IAS 26 Accounting and reporting by retirement benefit plans
15. IAS 31 Interests in joint ventures
16. IAS 36 Impairment of assets
17. IAS 37 Provisions, contingent liabilities and contingent assets
18. IAS 38 Intangible assets

Tabel 3:
IFRS/IAS yang Akan Diadopsi ke dalam PSAK pada Tahun 2010
1. IAS 7 Cash flow statements
2. IAS 20 Accounting for government grants and disclosure of government assistance
3. IAS 24 Related party disclosures
4. IAS 29 Financial reporting in hyperinflationary economies
5. IAS 33 Earning per share
6. IAS 34 Interim financial reporting
7. IAS 41 Agriculture
Dan untuk hal-hal yang tidak diatur standar akuntansi internasional, DSAK akan terus mengembangkan standar akuntansi keuangan untuk memenuhi kebutuhan nyata di Indonesia, terutama standar akuntansi keuangan untuk transaksi syariah, dengan semakin berkembangnya usaha berbasis syariah di tanah air. Landasan konseptual untuk akuntansi transaksi syariah telah disusun oleh DSAK dalam bentuk Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah. Hal ini diperlukan karena transaksi syariah mempunyai karakteristik yang berbeda dengan transaksi usaha umumnya sehingga ada beberapa prinsip akuntansi umum yang tidak dapat diterapkan dan diperlukan suatu penambahan prinsip akuntansi yang dapat dijadikan landasan konseptual. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan untuk transaksi syariah akan dimulai dari nomor 101 sampai dengan 200. (SY)

Menuju Konverjensi PSAK ke IFRS di Tahun 2012

Ikatan Akuntan Indonesia pada perayaan HUT-nya yang ke 51 pada 23 Desember 2008 telah mencanangkan konverjensi dengan IFRS pada tahun 2012. Bagaimanakah tahapan adopsi yang akan dilakukan?

Dari Harmonisasi ke Konverjensi Kebutuhan untuk menyamakan pengaturan standar akuntansi di dunia sudah mulai dilakukan sejak 1973 dengan dibentuknya International Accounting Standards Committee (IASC). Program harmonisasi dicanangkan oleh IASC pada waktu itu. Program ini dimaksudkan menyelaraskan pengaturan akuntansi di berbagai negara. Namun, program ini tidak mengharuskan adanya kesamaan pengaturan dalam pencatatan dan pelaporan transaksi usaha entitas. Pada waktu itu International Accounting Standards (IAS) yang dihasilkan oleh IASC merupakan alternatif standar yang dapat dipilih oleh anggotanya, termasuk Indonesia. Jadi, suatu negara boleh menerapkan IAS atau menerapkan standar akuntansi lokalnya untuk mencatat suatu transaksi walaupun secara teknis ada perbedaan jika dibandingkan dengan IAS dan hal seperti ini sudah dikatakan harmonis.

Target harmonisasi ini berubah ketika Uni Eropa pada tahun 2002 memutuskan untuk mengimplementasikan International Financial Reporting Standards (IFRS) bagi seluruh listed companies pada tingkat konsolidasian di tahun 2005. Program harmonisasi menjadi kurang tepat, sehingga IASB sejak saat itu mencanangkan program konverjensi. Artinya, seluruh negara anggota IASB diwajibkan untuk menggunakan IFRS sebagai acuan pencatatan transaksi sepanjang IFRS sudah mengatur standar akuntansi untuk transaksi tersebut. Pada awalnya, program konverjensi ini terutama ditujukan dalam rangka pelaporan konsolidasian oleh perusahaan listed di Uni Eropa yang dimulai pada tahun 2005.

Namun demikian, perkembangan selanjutnya, ternyata program konverjensi ini mendapatkan banyak sambutan dan dukungan dari berbagai kalangan. Dalam acara “The Symposium on International Convergence of Accounting in Emerging and Transitions Economies”, bulan Juli tahun lalu di Beijing China. Tatsumi Yamada, anggota IASB yang berasal dari Jepang, mengatakan berdasarkan penghitungannya saat ini terdapat 102 negara yang telah menerapkan IFRS dengan berbagai tingkat keharusan yang berbeda-beda. Sebanyak 23 negara mengizinkan penggunaan IFRS secara sukarela, 75 negara mewajibkan penggunaan IFRS untuk seluruh perusahaan domestik, dan empat Negara mewajibkan penggunaan IFRS untuk perusahaan domestik tertentu.

from Kanaka Puradiredja Suhartono Website


Ekonomi Indonesia Tidak Menuju Krisis

Dampak turbulensi pasar finansial global semakin kita rasakan akhir-akhir ini. Banyak yang mengkhawatirkan ekonomi Indonesia sedang bergerak menuju krisis lagi. Akan tetapi, saat ini tampaknya keadaan kita jauh lebih baik. Indonesia tidak sedang menuju krisis seperti tahun 97-98 lalu.

Tekanan krisis finansial global semakin dirasakan oleh kita akhir-akhir ini. Hal ini terlihat, antara lain, dari keadaan IHSG yang masih berada pada level yang amat rendah dan nilai tukar rupiah yang terus berada pada level yang relatif lemah.

Dalam perdagangan beberapa minggu terakhir, rupiah diperdagangkan di atas level “psikologi” sepuluh ribu rupiah per dolar. Rupiah bahkan sempat menembus sebelas ribu dan mendekati level dua belas ribu rupiah per dolarnya. Tekanan yang dialami oleh rupiah membuat sebagian kalangan teringat kembali pada krisis 1997-1998 lalu dimana rupiah terkoreksi amat tajam, yang pada akhirnya menjerumuskan Indonesia ke dalam krisis ekonomi yang berkepanjangan.

Apakah kita sedang menuju krisis ala 97-98 lalu?

Ada Perbedaan

Pada tahun 97-98 lalu krisis dimulai dari masalah yang timbul di negara berkembang, yaitu ekspansi yang berlebihan di sektor perumahan di Thailand. Ketidakpercayaan investor akan kekuatan fondasi ekonomi Thailand ketika itu telah mendorong para spekulan mata uang untuk menyerang Baht. Akibatnya, Baht pun terkoreksi dengan tajam. Ulah spekulan tidak berhenti pada mata uang Baht saja, rupiah dan mata uang negara-negara Asia lain pun ikut menjadi korban.

Ketika itu, persediaan dolar negara-negara di kawasan ini tidaklah terlalu banyak. Akibatnya, negara-negara di kawasan ini seolah tak berdaya terhadap terkanan para spekulan. Apalagi kemudian orang-orang yang bukan spekulan pun beramai-ramai ikut-ikutan memburu dolar karena khawatir mata uang domestik mereka akan runtuh. Akibatnya, nilai tukar rupiah, Baht, Won, dan Ringgit pun jatuh tidak terkendali dan terjadilah krisis Asia 97-98.

Saat ini keadaan agak berbeda dengan keadaan menjelang krisis 97-98 lalu. Pada saat ini keadaan fundamental ekonomi negara-negara Asia lebih baik dibandingkan keadaan pra krisis 97-98. Krisis finansial global saat ini justru dimulai dari negara maju, bukan dari negara di kawasan Asia. Masalah kredit perumahan di AS yang macet telah membuat banyak perusahaan finansial besar mengalami kebangkrutan. Akibatya, pergerakan sektor ril pun menjadi terancam karena terjadi kekeringan kredit (credit cruch). Kebangkrutan perusahaan-perusahaan finansial besar di AS telah membuat kemampuan sektor finansial di sana dalam menyalurkan kredit menjadi terbatas.

Dengan kata lain, fungsi intermediasi dari sektor finansial di sana menjadi lumpuh. Dana masyarakatpun menjadi tidak dapat lagi disalurkan dengan efektif ke pihak yang membutuhkannya.

Keadaan ini tentu saja membuat konsumen dan dunia usaha menjadi sulit membiayai belanja ataupun investasi mereka. Akibatnya, konsumsi rumah tangga dan kegiatan ekspansi perusahaan menjadi terganggu. Tentu saja sektor ril di sana pun mulai merasakan dampak negatif yang cukup signifikan, dan ekonomi pun mulai melambat secara signifikan. Perlambatan yang terjadi di AS ini sudah mulai dirasakan di seluruh bagian dunia, termasuk Indonesia.

Di samping itu, pada saat ini negara-negara kawasan Asia Tenggara memiliki jumlah cadangan devisa yang jauh lebih besar dari keadaan pra krisis tahun 97-98 lalu. Indonesia, misalnya, per Oktober memiliki cadangan devisa sebesar US$ 50,6 milyar dolar. Singapura memiliki cadangan devisa sebesar US$ 168,8 miliar. Sedangkan Malaysia dan Thailand masing-masing memiliki cadangan devisa sebesar US$ 102,1 milyar dan US$ 99,9 milyar.

Cina memiliki cadangan devisa sebesar US$ 1906,0 miliar dan Jepang memiliki cadangan devisa sekitar US$ 1 miliar. Kawasan Asia secara keseluruhan memiliki cadangan devisa yang amat besar, mendekati US$ 3,5 triliun.

Dengan cadangan devisa sebesar ini rasanya negara-negara di kawasan ini akan dengan mudah dapat mempertahankan nilai tukar mata uangnya, bila mereka merasa perlu. Apalagi diantara negara-negara ASEAN + 3 (China, Jepang, Korea) sudah ada berjanjian swap, dimana suatu negara dalam grup ini dapat meminjam cadangan devisa dari negara lain dalam grup ini bila diperlukan.

Mengingat prospek ekonomi di negara-negara maju saat ini cenderung lebih buruk dari ekonomi di negara kawasan Asia Tenggara, rasanya peluang terjadinya pelarian modal besar-besaran dari negara-negara kawasan ini ke negara maju menjadi semakin kecil. Hal ini, ditambah dengan besarnya cadangan devisa di Asia saat ini, memperkecill peluang terjadinya krisis nilai tukar seperti tahun 97-98 lalu.

Namun, tertekannya nilai tukar rupiah, yang diikuti oleh turunnya cadangan devisa Indonesia sebesar 11,4 persen di bulan Oktober lalu (turun dari US$ 56,3 milyar pada bulan September) tetap saja menimbulkan kesan Indonesia akan terpuruk lagi, lebih dalam dari negara-negara tetangga kita.

Penurunan cadangan devisa sebenarnya tidak dialami oleh Indonesia saja. Beberapa negara lain pun mengalami hal yang sama. Malaysia, misalnya, cadangan devisanya turun menjadi US$ 102,1 milyar dari US$ 112,5 milyar pada bulan September (turun 10,2 persen). Singapura pun cadangan devisanya turun menjadi US$ 168,8 miliar pada bulan Oktober dari sekitar US$ 170 milyar pada bulan September.

Selain itu, prospek pertumbuhan ekonomi kita jauh lebih baik dibandingkan dengan prospek petumbuhan ekonomi negara-negara tetangga kita. Hal ini terutama disebabkan karena kontribusi ekspor terhadap PDB Indonesia (pada tahun 2007sekitar 29 persen) jauh lebih kecil dari negara tetangga kita. Rasio ekspor terhadap PDB Malaysia, misalnya, mencapai 110 persen. Sedangkan Singapura dan Thailand masing-masing mencapai 230 persen dan 73 persen (tabel 1).

Persentasi Ekspor Terhadap PDB Negara Asia

Jadi, dampak dari perlambatan ekonomi global terhadap Indonesia akan lebih kecil dari yang dialami oleh negara-negara tetangga kita. Dengan kata lain, prospek ekonomi Indonesia masih lebih baik jika dibandingkan dengan negara tetangga kita.

Prospek Ekonomi AS

Sementara itu, dari sisi global pun terpilihnya Obama sebagai presiden AS memberikan harapan akan segera terjadinya perbaikan perekonomian di sana. Obama, yang berasal dari partai Demokrat, diperkirakan akan lebih memperhatikan keadaan ekonomi domestik dibandingkan dengan Bush yang berasal dari partai Republik.

Harapan ini tidaklah terlalu berlebihan, karena presiden yang berasal dari partai Demkorat dikenal cenderung lebih memperhatikan keadaan perekonomian domestik dibandingkan dengan presiden yang berasal dari partai Republik. Akibatnya, perekonomian AS cenderung tumbuh lebih cepat ketika dipimpin oleh presiden yang berasal dari partai Demokrat.

Data-data pertumbuhan ekonomi AS periode 1960 – 2008 tampakya memang menunjukkan kecenderungan yang demikian (gambar 1). Pada periode 1961 – 1969 (Kennedy, Johnson /demokrat) perekonomian AS tumbuh dengan laju rata-rata 4,7 persen, periode 1970 – 1976 (Nixon, Ford /Republik) tumbuh dengan laju rata-rata 2,7 persen, periode 1977 – 1980 (Carter /demokrat) tumbuh dengan laju rata-rata 3,3 persen, periode 1981-1992 (Reagan, Bush /republik) tumbuh dengan laju rata-rata 3,0 persen, periode 1993 – 2000 (Clinton /demokrat) tumbuh dengan laju rata-rata 3,7 persen, dan periode 2001 – 2007 (Bush /republik) tumbuh dengan laju rata-rata 2,3 persen.

US GDP dan Partai Yang Berkuasa

Rakyat AS tampaknya menyadari hal ini, sehingga ditengah-tengah tekanan krisis finansial dan ekonomi di sana, tidaklah mengherankan bila mereka memberikan kepercayaan kepada Obama (yang berasal dari partai Demokrat) untuk memperbaiki keadaan ekonomi mereka.

Indonesia tidak akan terlepas dari pengaruh perlambatan ekonomi global. Akan tetapi dibandingkan dengan negara lain di sekeliling kita, Indonesia adalah negara yang paling sedikit terpengaruh. Selain itu, dengan kembalinya partai Demokrat menguasai kursi kepresidenan AS, ada harapan ekonomi AS tidak akan terpuruk berlama-lama. Kita mungkin akan menghadapi masa yang relatif lebih sulit dalam beberapa bulan ke depan. Akan tetapi, bukan berarti ekonomi kita akan memasuki resesi berkepanjangan.

oleh Purbaya Yudhi Sadewa
dimuat di harian Investor Daily, Senin 10 November 2008

IFRS.FASB dan SAK

Belakangan ini banyak seminar yang membicarakan tentang IFRS (International Financial Reporting Standar. IFRS adalah standar akuntansi secara Internasional dan akan diterapakan oleh setiap Negara pada tahun 2011. Sedangkan FASB (Financial Accounting Standards Board) adalah lembaga swasta yang bertanggung jawab untuk membentuk standar akuntansi yang akan diterapkan di Ameika Serikat dan SAK (Standar Akuntansi Keuangan) adalah atandar akuntansi yang digunakan olh Indonesia dan lembaga ang ditunjuk untuk menentukan dan bertanggung jawab terhadap standar akuntansi di Indonesia ialah I.A.I (Ikatan Akuntansi Indonesia). Setiap perusahaan harus membuat Laporan Keuangan yang berguna untuk menggambarkan kondisi keuangan perusahaan tersebut dalam jangka waktu tertentu yang mengacu pada standar akuntansi yang digunakan oleh setiap Negara tersebut.

Dari berbagai seminar yang dilaksanakan oleh beberapa universitas dan lembaga akuntansi yang ada di Indonesia sedang membahas tentang masalah IFRS (International Financial Reporting Standar) yang akan digunakan sebagai standar akuntansi secara Internasional dan diterapkan atau digunakan oleh setiap Negara yang bertujuan untuk mengharmonisasikan standar akuntansi Internasional. Saat ini pembuatan dari SAK (Standar Akuntansi Keuangan) mengacu pada FASB (Financial Accounting Standads Board) yang berada di Amerika Serikat, karena kiblat dari ilmu akuntansi yang ada di Indonesia saat ini berada di Amerika Serikat. Jadi selama ini standar akuntansi di Indonesia tidak jauh berbeda isinya dengan yang digunakan oleh Amerika. Sedangkan pada tahun 2011 akan dilakukan keseragaman terhadap standar Akuntansi di seluruh dunia, yaitu menggunakan standar akuntansi IFRS(International Financial Reporting Standar). Mau tidak mau Indonesia harus mengikuti perubahan yang akan dilakukan dunia yaitu mengganti standar akuntansi yang digunakan dengan standar akuntansi dunia. Oleh sebab itu, peran dari I.A.I sangat dibutuhkan setipa perusahaan dan pemerintah untuk melakukan perubahan standar akuntansi di Indonesia.



from Feri Web Blog